PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

a. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU
terjadinya banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan dalam masa Demokrasi Terpimpin.
Gerakan ini bermula dari kalangan TNI AD yang pada bulan April 1966 melancarkan
gerakan kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru (Orba) merupakan
lawan dari Orde Lama (Orla). Tonggak pelaksanaan Orde Baru adalah Supersemar
b. PERKEMBANGAN KEKUASAAN ORDE BARU
Pada hakikatnya Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu (ingat penyimpangan –penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin)
Upaya pemerintah mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar
Pancasila dan UUD 1945 al. :
a. mengukuhkan Supersemar, dgn tap MPRS no IX/MPRS/1966 (sehingga Presiden tidak dapat mencabutnya)
b. mengukuhkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme –Komunisme di Indonesia( termasuk mencabut ajaran nasakom) dgn tap MPRS no XXV/MPRS/1966
c. memberi kekuasaan kpd Jend.Soeharto to bentuk Kab. Ampera, dgn tap MPRS no XIII/MPRS/1966
d. mencabut pengangkatan Soekarno sbg Presiden seumur hidup dgn tap no XVIII/MPRS/1966
e. menempatkan MPRS sbg lembaga tertinggi negara ,dgn tap no X /MPRS/1966 ( shg kemudian mengadakan sidang 20/21 Juni-5 Juli 1966)
f. mencabut kekuasaan negara dr Presiden Soekarno dan menetapkan Jend,Soeharto sbg Presiden , setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno(Nawaksara ) ditolak oleh MPRS, dgn tap MPRS no XXXIII/MPRS/1967
Upaya mengembalikan pelaksanaan politik luarnegeri yang bebas aktif al.:
a. menghentikan konfrontasi dgn Malaysia 11-8-1966
b. masuk kembali menjadi anggota PBB tgl 28 –9-1966
c. membentuk ASEAN 8-8-1967
d. menetapkan kembali kebijakan politik luarnegeri bebas aktif, dgn tap no XII/MPRS/1966
e. aktif dalam Gerakan Non Blok
Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga pada 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto.
c. KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU
Pembangunan Nasional
Setelah pemerintahan Orde Baru berdiri, dicanangkan berbagai konsepsi dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah utama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah membentuk Kabinet Pembangunan I sesuai dengan Tap MPRS No. XLI/MPRS/1968 pada 6 Juni 1968.
Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi:
a. menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu);
b. menyusun dan merencanakan Repelita;
c. melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971;
d. mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
e. melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.
Setelah berhasil memulihkan keamanan kemudian pemerintah melaksanakan pembangunan Nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui Pelita yang tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan, yaitu
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup timggi
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Sejak Orde Baru berkuasa telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, langkah yang dilakukannya adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangannya adalah menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Kabinet yang pertama kali dibentuk adalah Kabinet AMPERA dengan tugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional yang disebut DWI DHARMA KABINET AMPERA.
Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)
Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
Golongan Karya (Golkar)
Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
1) Pemilu 1971
ü Pejabat negara harus bersikap netral berbeda dengan pemilu 1955 dimana para pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai peserta pemilu dapat ikut menjadi calon partai secara formal.
ü Organisasai politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil di DPR/DPRD.
ü Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat.
ü Diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu yaitu Partai Golongan Karya (236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kusi), Partai Nasional Indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia (7 kursi), Partai Katolik (3 kursi), Partai Islam Perti (2 kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satu kursipun).
2) Pemilu 1977
Sebelum dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.3 tahun 1975 yang mengatur mengenai penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Hasil dari Pemilu 1977 yang diikuti oleh 3 kontestan menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi untuk PPP dan 29 kursi untuk PDI.
3) Pemilu 1982
Pelaksanaan Pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan Golkar berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh tambahan 10 kursi sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi.
4) Pemilu 1987
Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari Pemilu 1987 adalah:
PPP memperoleh 61 kursi mengalami pengurangan 33 kursi dibanding dengan pemilu 1982 hal ini dikarenakan adanya larangan penggunaan asas Islam (pemerintah mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu Pancasila) dan diubahnya lambang partai dari kabah menjadi bintang.
Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi.
PDI memperoleh kenaikan 40 kursi karena PDI berhasil membentuk DPP PDI sebagai hasil kongres tahun 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam.
5) Pemilu 1992
Pemilu tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 menunjukkan perubahan yang cukup mengagetkan. Hasilnya perolehan Golkar menurun dari 299 kursi menjadi 282 kursi, sedangkan PPP memperoleh 62 kursi dan PDI meningkat menjadi 56 kursi.
6) Pemilu 1997
Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya:
Golkar memperoleh suara mayoritas perolehan suara mencapai 74,51 % dengan perolehan kursi 325 kursi.
PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 5,43 % dengan perolehan kursi 27 kursi.
PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dan PDI Megawati Soekarno Putri.
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).
Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan.
Peran Ganda ABRI
Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.
Pemasyarakatan P4
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 (tap MPR no II/MPR/1978mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.
Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.
Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
a. Ciri-Ciri Pokok Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas tersebut dianggap oleh pemerintah ini sebagai syarat berhasilnya pelaksanaan pembangunan serta terselenggaranya pemerintahan. Untuk memperbaiki kehidupan rakyat yang selama pemerintahan Orde Lama berada dalam kehidupan yang berat karena mengalami serba kekurangan, pemerintah Orde Baru melakukan rencana Pelita.
Sampai tahun 1998, telah dilaksanakan enam pelita. Pelita merupakan langkah pembangunan yang tersusun dan terencana dengan sasaran dan tujuan yang jelas. Melalui langkah-langkah tersebut terlihat adanya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari kondisi objektif sebagai berikut :
1) Meningkatnya pendapat per kapita penduduk Indonesia. Pada tahun 1982, Bank Dunia sudah menggolongkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah karena berpendapatan sekitar 600 dolar AS per tahun meninggalkan kategori sebagai negara miskin, dan pada tahun 1996 per kapita Indonesia sudah mencapai 1.000 dolar AS. Penggolongan ini tentu saja membanggakan pemerintah yang sedang berkuasa saat itu dan dijadikan sebagai isu politik bahwa pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, peningkatan tersebut (pertumbuhan ekonomi) ternyata tidak diikuti dengan pemerataan pendapat penduduk.
2) Meningkatnya produksi pangan sehingga Indonesia pernah dikategorikan oleh badan pangan dunia FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 1986 sebagai negara yang paling berhasil meningkatkan swasembada pangan khususnya beras sehingga Indonesia bisa mengekspor beras.
3) Meningkatnya berbagai sarana untuk menunjang tercapainya kesejahteraan penduduk. Misalnya, sarana pendidikan serta kesempatan penduduk untuk menikmati pendidikan telah meningkat. Melalui program wajib belajar, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden berupa penyediaan dana yang cukup banyak untuk membangun sara pendidikan, terutama pendidikan dasar (SD Inpres). Melalui kebijakan tersebut, jumlah penduduk yang melek hurup meningkat. Pada tahun 1967, tingkat melek hurup hanya 46,7%, tetapi pada tahun 1990-an meningkat menjadi lebih dari 90%.
4) Pada masa ini Indonesia mengalami stabilitas ekonomi yang baik. Pada awal Orde Baru, inflasi hanya mencapai 10% dan selalu berada di bawah 10%. Stabilitas ekonomi ini memungkinkan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Indonesia. Harapan usia hidup terus meningkat yang mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan.
5) Rata-rata jumlah pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan setiap tahun, dengan dilaksanakannya program Keluarga Berencana (KB).
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) yang diangkat adalah lulusan Universitas California Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan ekonomi, industri dan keuangan Indonesia. Mereka itu adalah Emil Salim, Ali Wardhana, Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, dan Soebroto.
Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI (Inter Governmental on Group for Indonesia) yang disponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI (Consultative Group for Indonesia) yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti IMF, UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (Ekuin) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama pasca krisis moneter 1997.
Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.
b. Meningkatnya Peran Negara dan Kontroversi Seputar Orde Baru
Selama pemerintahan Orde Baru berkuasa (sekitar 32 tahun), istilah pembangunan, stabilitas, dan pertumbuhan telah menjadi jargon politik (propaganda politik) yang dijalankan oleh pemerintah. Untuk mencapi tujuan tersebut, negara telah mengambil peran yang menentukan dengan menempatkan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Namun, dengan struktur politik yang dibuat pemerintah serta pengorganisasian seluruh unsur politik dan potensi masyarakat, peran negara semakin kuat yang dipresentasikan oleh semakin kuatnya tangan eksekutif pada Presiden Soeharto.
Untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan tahapan pelita yang direncanakan maka diperlukan stabilitas. Stabilitas akan tercipta apabila “oposisi” terhadap pemerintah dapat dikendalikan. Untuk itu, birokrasi pemerintahan dijaga dari unsur-unsur yang mampu melawan negara. Para pegawai pemerintah diorganisir dalam Korps Pegawai republik Indonesia(Korpri). Para buruh, pengusaha, wartawan, guru, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan kelompok profesional ditampung dalam wadah yang disponsori pemerintah. Oleh karena itu lahirlah PGRI, IDI, KNPI, Kadin, PWI, dll.
Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada massa itu dikenal tiga partai Politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik dimana muncullah istilah “mayoritas tunggal” dimana Golkar dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.
Soeharto membangun dan memperluas konsep “Jalan Tengah”-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen. Melalui konsep dwi fungsi ABRI, angkatan bersenjata bukan hanya berfungsi menjaga keamanan dan integrasi bangsa, melainkan juga sebagai kekuatan dalam kehidupan politik. Hal ini bisa dilihat pada masa itu para pemimpin pejabat-pejabat negara berasal dari ABRI, seperti menteri, kepala daerah, dan sebagainya.
Pada 1978 untuk mengeliminir (membatasi) gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.
Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari “wayang-wayang” Orde Baru.
Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50 seperti A.H. Nasution, Ali Sadikin, H.R. Dharsono, A.M. Fatwa, Hoegeng, H.J. Princen, dan lain-lain, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru
Dalam perkembangannya kemudian muncul beberapa kontroversi seputar Orde Baru itu, diantaranya mengenai inkonsistensi Soeharto khususnya dalam melaksanakan pemerintahannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam perkembangannya, hanya tahun-tahun pertama kekuasaannya, atau sampai sekitar tahun 1973 pemerintah Orde Baru memberikan angin segar pada kehidupan demokrasi bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Adapun dibidang ekonomi, hanya sampai sekitar paruh awal dekade 1980-an, pertimbangan ekonomi yang efisien dan rasional masih kelihatan dipergunakan.
Selanjutnya, terutama sejak peristiwa “Malapetaka Lima Belas Januari” (Malari) tahun 1974, pemerintah Orde Baru tidak memberi peluang kepada rakyat Indonesia untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 37. Justru untuk kepentingan kelanggengan pemerintahan Orde Baru, ada rekayasa politik dengan dikeluarkannya penetapan diangkatnya 100 anggota ABRI dan Utusan Golongan di DPR. Selain itu ada lembaga Litsus (Penelitian Khusus) bagi para calon anggota DPR dan MPR. Dalam Litsus ini dapat diketahui sampai mana loyalitas dan dedikasinya pada pemerintahan Orde Baru (baca : Soeharto). Dengan penetapan itu, maka Pasal 37 telah “terkunci” dan tidak memungkinkan lagi untuk terjadinya suatu amandemen.
.
(Peristiwa Malari adalah suatu peristiwa politik yang ditandai dengan demontrasi/kerusuhan besar-besaran dari para mahasiswa yang menentang kepemimpinan Soeharto yang dianggapnya telah melenceng dari GBHN, khususnya dianggap telah menjadi “budak” Jepang dalam ekonomi).
Demikian pula dengan jabatan Presiden. Selama pemerintahan Orde Baru tidak ada undang-undang baru yang mengatur hal itu, sehingga pengertian “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” seperti yang tertera dalam Pasal 7 UUD 1945 itu dapat ditafsirkan bahwa seseorang dapat dipilih berkali-kali tanpa batas, selama MPR memilihnya. Oleh karena itu selama pemerintahan Orde Baru, penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya hanyalah sekedar jalan bagi terselenggaranya upacara pengesahan masa perpanjangan jabatan pada orang yang sama, yaitu Soeharto, karena memang pada dasarnya para anggota DPR/MPR adalah orang-orang yang dekat dan loyal kepada Soeharto.
Sementara itu pembangunan ekonomi yang menjadi ciri khas Orde Baru, yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang rasional dan efisien, sehingga mampu menekan angka inflasi dari sekitar 600% menjadi di bawah 10% dalam waktu relatif singkat di awal kekuasaannya, kemudian bergeser lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan kepentingan kelompok atau keluarga tertentu (kemudian terkenal dengan istilah KKN = Korupsi-Kolusi-Nepotisme). Akibatnya tujuan pembangunan tinggalah retorik dan slogan ekonomi atau politik semata, seperti slogan-slogan Orde Lama yang dikritiknya, maka pada masa Orba banyak pula bermunculan Ketetapan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai bentuk intervensi Presiden Soeharto.
Sampai awal tahun 1997. Dengan modal pinjaman luar negeri (IMF, Bank Dunia, ADB, IGGI, dll) pemerintah Orba masih mampu menunjukkan kepada rakyat Indonesia, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Namun sewaktu krisis moneter muncul melanda Asia, angka pertumbuhan ekonomi itu pun ambruk sejalan dengan ambruknya perekonomian Orba. Para konglomerat yang dibanggakan sebagai tiang penyangga pembangunan ekonomi Indonesia, ternyata hanya jago kandang, yang menjadi besar karena fasilitas dari pemerintah dan pinjaman luar negeri.
KEMUNDURAN ORDE BARU
Krisis ekonomi 1997-1998 yang melanda banyak negara termasuk Indonesia mengakibatkan merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian mencoba mengatasi dengan berbagai cara. Namun,berbagai upaya yang dilakukan gagal mengatasi merosotnya kondisi ekonomi,nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika semakin lemah,bahkan pernah mencapai Rp.15.000. Krisis ekonomi pada masa Orde Baru seolah-olah menjadi satu-satunya masalah pokok, masalah lain tertutupi oleh krisis ekonomi .Hal ini menyebabkan krisis ekonomi 1997-1997 sering disebut sebagai fenomena gunung es. Aksi demontrasi menuntut pemerintah mengatasi krisis ekonomi bermunculan di berbagai kota, apalagi ketika sisi-sisi buruk Orde Baru dalam berbagai bidang pada akhirnya bermunculan/dapat diketahui rakyat.Kepercayaan terhadap pemerintah makin berkurang.Ketidakmampuan pemerintah Orde Baru dalam mengatasi krisis ekonomi inilah yang kemudian disebut sebagai sebab utama kemunduran Orde Baru.
SELAMAT BELAJAR,SEMOGA BERMANFAAT.